Media Monitoring – Info Tambang

23 November 2022

Datang ke Bogor, Kementerian ESDM Bersama Kemenperin Resmikan Program PLTS Atap

Jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meresmikan Pembangkit…

23 November 2022

Dinamika Skema Power Wheeling dalam RUU EBT

Jakarta - Rencana pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mendorong transiai energi bersih demi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060, salah…

23 November 2022

Menteri ESDM: Lembaga Pendanaan Dunia Lebih Pilih Danai Proyek EBT

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, industri hulu minyak dan gas bumi () menghadapi…

23 November 2022

Siap-siap! Kementerian ESDM Bakal Perketat Sanksi DMO Batu Bara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap akan memperketat sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pasokan batu bara…

23 November 2022

ESDM Berharap Porsi Divestasi Vale Indonesia Mayoritas Dipegang Daerah Berandachevron-nextBisnis ESDM Berharap Porsi Divestasi Vale Indonesia Mayoritas Dipegang Daerah verified-round 23 November 2022 17:51 · waktu baca 2 menit like 0 comment 0 Aktivitas pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan zoom-in-whitePerbesar Aktivitas pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan ADVERTISEMENT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) belum mengajukan perpanjangan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Konsesi pertambangan Vale akan berakhir di 28 Desember 2025. ADVERTISEMENT Pelaksana Harian Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Idris Sihite, mengatakan sebelum memperpanjang kontrak, pihaknya akan melakukan evaluasi, salah satunya perusahaan harus divestasi saham agar minimal 51 persen dimiliki oleh publik Indonesia. Idris berkata, progres terakhir yaitu Vale Indonesia masih harus melepas 11 persen sahamnya. Dia belum bisa menyebut pihak mana yang akan mengambil sisa porsi saham tersebut, apakah pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah (pemda), atau bahkan perusahaan daerah. Selain itu, dia juga menyebutkan masih ada kemungkinan porsi saham dilepas kepada investor retail domestik, mengingat Vale Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang sudah melantai di bursa saham. “Beberapa diskusi sudah berlangsung, nanti mereka (Vale Indonesia) yang akan menentukan aspek B2B (business to business) oleh para pihak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (23/11). Pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan zoom-in-whitePerbesar Pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan Idris pun membuka kemungkinan perusahaan daerah (perusda) bisa turut mendapatkan porsi kepemilikan saham, selama sesuai dengan persyaratan dan memiliki kemampuan. Bahkan dia berharap daerah bisa mendapatkan porsi mayoritas. “Kita dari pemerintah juga mengharapkan kalau bisa porsi daerah juga lebih dominan karena mereka yang ketempatan tambangnya alangkah idealnya mereka bisa mendapatkan porsi,” jelas dia. Meski demikian, dia menyebut kepastian tersebut tergantung pembahasan internal Vale Indonesia dengan calon investor. Dia juga tidak bisa membeberkan perusahaan daerah mana yang bisa turut mengelola tambang. “Kita belum mendetailkan ya, kalau saya mengatakan apakah sudah ada yang ideal atau tidak, tapi kita sudah lihat willingness pemda untuk encourage perusdanya,” ungkap Idris. “Karena ini memang tidak cukup hanya menggali tapi kalau bisa ada program kesinambungan dan perusahaan daerah itu siap untuk berkompetisi,” pungkasnya. Febriany Eddy, CEO Vale Indonesia. Foto: Vale Indonesia zoom-in-whitePerbesar Febriany Eddy, CEO Vale Indonesia. Foto: Vale Indonesia Sebelumnya, Direktur Utama PT Vale Indonesia, Febriany Eddy, optimistis jika proses perpanjangan kontrak Perusahaan menjadi IUPK akan berjalan lancar. Dia meyakini pemerintah akan berlaku adil. ADVERTISEMENT “Masa iya pemerintah tidak dukung, pada akhirnya pemerintah akan mempertimbangkan iklim investasi yang sehat kalau kita memenuhi semua kewajiban pemerintah pasti akan memperpanjang izin kami,” tegasnya. Febriany memastikan jika kedua pemegang saham asing yakni Vale Canada dan Sumitomo sudah siap dan yakin untuk melepas kepemilikan saham mereka di Vale Indonesia, dan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut. “Proses pelepasan saham tentu harus karena ini kewajiban divestasi ya jadi bukan divestasi untuk keperluan biasa, maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. 1669200205264224863 Informasi Redaksi · Laporkan tulisan drop-down Tim Editor Baca Lainnya like0 20 jam more-vertical like0 20 jam more-vertical like3 23 Nov 2022 more-vertical Viewed using Just Read Report an error

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) belum mengajukan perpanjangan Kontrak Karya menjadi Izin…

23 November 2022

BLU Batubara Hampir Rampung, Kementerian ESDM Jelaskan Harga DMO yang Bakal Berlaku

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal besaran harga Domestic Market Obligation (DMO) batubara…

23 November 2022

SKK Migas-Kemenkeu luncurkan sistem integrasi data hulu migas

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memberikan sambutan pada Konvensi Internasional III Industri Hulu Minyak dan Gas 2022 di Nusa Dua, Kabupaten Badung,…

23 November 2022

ESDM Umumkan Pemenang West Kampar, 4 Blok Migas Lain Nyusul Dilelang

Badung - Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang wilayah kerja (WK) migas West Kampar. West Kampar terletak di perairan Sumatera Utara dan……

22 November 2022

ESDM Mau Batasi Smelter Baru Nikel Berteknologi RKEF, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengevaluasi rencana pembatasan pembangunan smelter nikel baru.…

21 November 2022

Potensi Bioetanol Gantikan Bensin Terkendala Bahan Baku dan Pendanaan

Kurangnya suplai bahan baku serta insentif pendanaan menjadi kendala pemerintah dalam mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) bioetanol. Kementerian…