Pemkab Nagan Raya Teken MoU Sosial Pertambangan Minerba dengan PWYP
NUSADAILY.COM – BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh…
Pemkab Nagan Raya MoU Soal Pertambangan Mineral Batubara
KBRN, Suka Makmur: Pemkab Nagan Raya bersama dengan PWYP Indonesia dan GeRAK Aceh melakukan nota kesepemahaman kerjasama (MOU) tentang akuntabilitas…
Penambang Ilegal Ibaratkan Maling, Kritik untuk Pemprov Kaltim: Jangan Bersembunyi
SuaraKaltim.id - Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) menggelar diskusi bersama awak media di Hotel Midtown, Rabu (24/11/2021) kemarin.…
Transparansi Kebijakan dan Penindakan Tegas Tambang Ilegal Masih Jadi PR Pemerintah Daerah
Kaltimtoday.co, Samarinda – Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) menggelar diskusi bersama awak media di Hotel Midtown, Rabu (24/11/2021).…
Gelar Temu Media, Pokja 30 Minta Pemerintah Lebih Transparan Soal Kebijakan Izin Tambang
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) menggelar temu media di Hotel Midtown Samarinda, Rabu (24/11/2021). Dalam…
Brief: Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran
Untuk mendorong pembangunan di daerah, maka partisipasi publik dan transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.…
Workshop Monitoring, Evaluating, and Learning: Program Akuntabilitas Sosial Kolaboratif Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
20--21 September 2021 lalu, telah terselenggara Workshop Monitoring, Evaluating, and Learning (MEL) sebagai program lanjutan proyek akuntabilitas…
Fact Sheet: Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA…
Brief: Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)
Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…
Tantangan Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pertambangan
Terdapat tiga tujuan dasar dari pengembangan partisipasi masyarakat, yakni pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri…