Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dinilai telah berupaya menjaga agar Indonesia masih menjadi tujuan investor migas di dunia.
Kendati demikian, tren kenaikan investasi tersebut tidak bisa serta merta meningkatkan produksi migas nasional dalam jangka pendek.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan upaya Pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor. Diantaranya, melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan.
“Saya kira upayanya sudah optimal, berbagai kebijakan seperti One Door Service Policy, pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Kemudian juga beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” kata Fahmy.
Berdasarkan data dari SKK Migas, total investasi di sektor hulu migas dari 2018 hingga 2022 mencapai USD 57,2 miliar. Khusus tahun ini, jumlah investasi diproyeksikan mencapai USD 13,2 miliar, naik lebih dari 20 persen dari capaian tahun lalu. Torehan tersebut berada di atas rata-rata investasi global yang hanya naik 5 persen di tahun 2022.
Fahmy menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi investor untuk investasi di sektor hulu migas Indonesia. Yakni, dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun yang masih berpengaruh, cadangan migas Indonesia yang jumlahnya masih terjadi perdebatan, dan tren transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Jika kembali merujuk data dari SKK Migas, saat pandemi melanda secara global tahun 2020-2021, investasi di sektor hulu migas justru mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Pada rentang waktu tersebut, capaian investasi meningkat dari USD 10,5 miliar menjadi USD 10,9 miliar.
