Pemerintah memutuskan untuk memindahkan depo Plumpang yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Buffer zone atau zona nyaman juga akan tetap dibangun di kawasan itu.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan pemindahan depo Plumpang ke kawasan Pelindo membutuhkan waktu hampir 4 tahun.
“Tapi, nah ini butuh waktu untuk pemindahan. Tidak bisa langsung. Pembangunan sampai jadi kan perlu waktu 3-4 tahun. Itu artinya solusi menengah panjang,” ujar Arya di Sarinah, Kamis (9/3).
Ia membeberkan ada sejumlah alasan keputusan relokasi depo Plumpang dilakukan. Salah satunya akibat usianya yang sudah menginjak 50 tahun.
“Di samping usianya sudah 50 tahun, iya kan perlu dievaluasi dan mungkin perlu dipindahkan,” kata dia.
Menurutnya, selama menunggu waktu tersebut, depo Plumpang akan tetap beroperasi secara normal. Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar keberadaan zona aman dapat melindungi masyarakat yang berada di sana.
“Pak Erick kan sudah bilang bikin buffer zone supaya warga selamat. Kan ini tetap ada depo Plumpang itu di situ selama 3 tahun ke depan. Masa pindah tiba-tiba gitu aja kan gak bisa. Terus warga yang tinggal di sini bagaimana? Kan bahaya, makanya dibikin buffer zone,” jelasnya.
Ia menyebutkan zona aman yang akan dibangun memiliki lebar sekitar 50 meter. Arya menilai terlalu bahaya pemukiman masyarakat dekat dengan depo Plumpang.
“Memang kita belum tahu investigasinya, cuma kan bahaya kalau terlalu mepet, maka buffer zone yang akan menjaga itu,” pungkas Arya.
Lebih lanjut, terkait relokasi warga, dia menuturkan akan diurus oleh pemerintah daerah (pemda). “Itu urusan pemda. Setelah hasil rapat dengan Pemprov DKI. Bagi-bagi tugas,” tandasnya.
