Profil Mitra

GeRAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) dibentuk sejak tahun 2003 sebagai salah satu bentuk kontrol publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terutama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pemberdayaan basis–basis masyarakat gerakan antikorupsi ditingkat akar rumput pada daerah-daerah strategis yang rawan tindak pidana korupsi.

Berdiri pada 30 Desember 1999, seperti namanya, FH Pokja 30 didirikan oleh 30 aktivis dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Samarinda dengan misi mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bebas dari korupsi serta menguatkan partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan kebijakan.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL) didirikan pada tahun 1997 dengan visi mendorong kerjasama antar lembaga untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan daerah pedalaman. Pendirian LePMIL dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan keinginan yang kuat untuk turut serta memberikan jalan keluar dari permasalahan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan daerah pedalaman Sulawesi Tenggara, yang mana pada saat itu potensi sumberdaya alam dikelola secara eksploitatif yang berdampak terhadap menurunnya daya dukung alam sebagai penyanggah utama kehidupan manusia.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-prosespenganggaran Negara. Didirikan pada tahun 1998 dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat.

PolGov (Reseach Centre for Politics and Government) merupakan unit riset di bawah Departemen Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Berdiri pada tahun 2009, PolGov merupakan hasil penggabungan dari dua laboratorium yang telah lama dikelola secara terpisah oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan/Politik dan Pemerintahan (JIP/JPP) Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah/Ilmu Politik (PLOD/Ilmu Politik) UGM. Penggabungan ini selain untuk mematuhi agenda reorganisasi kelembagaan di lingkungan UGM, juga untuk mengembangkan aktivitas riset, advokasi, dan publikasi mengenai isu-isu politik dan pemerintahan secara lebih baik.

Awrago adalah konsultan komunikasi
yang konsisten mendorong partisipasi dan menghadirkan kolaborasi antara pemerintah dan publik melalui upaya creative governance.