Ketentuan Umum

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

Jenis Kewajiban PNBP SDA Minerba

Iuran Tetap adalah iuaran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suata wilayah kerja.

Iuaran Produksi/Royalti adalah iuaran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

Penjualan Hasil Tambang dihitung berdasarkan setoran DHPB 13,5% dikurangi dengan royalti DHPB 13,5% merupakan kewajiban bagi pemegang PKP2B.

Regulasi PNBP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009

Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2019

Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM

Peraturan Menteri ESDM No 30 Tahun 2017

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM

Regulasi Terkait Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Negara

Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Menteri Keuangan

Tentang Alokasi DBH SDA (Setiap tahun dikeluarkan oleh Kemenkeu)

Regulasi Terkait Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014

Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Kuangan

Tentang alokasi DBH, DAU, dan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah (Setiap tahun dikeluarkan oleh Kemenkeu)

Peraturan Bupati

Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Kutai Kartanegara)

Peraturan Bupati

Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Konawe Utara)

Peraturan Bupati

Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Nagan Raya)