Ketentuan Umum
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
Jenis Kewajiban PNBP SDA Minerba
Iuran Tetap adalah iuaran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suata wilayah kerja.
Iuaran Produksi/Royalti adalah iuaran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
Penjualan Hasil Tambang dihitung berdasarkan setoran DHPB 13,5% dikurangi dengan royalti DHPB 13,5% merupakan kewajiban bagi pemegang PKP2B.
Regulasi PNBP
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2019
Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Peraturan Menteri ESDM No 30 Tahun 2017
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Regulasi Terkait Dana Perimbangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Negara
Undang-Undang No 23 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan
Peraturan Menteri Keuangan
Tentang Alokasi DBH SDA (Setiap tahun dikeluarkan oleh Kemenkeu)
Regulasi Terkait Desa
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Peraturan Pemerintah
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Peraturan Menteri Kuangan
Tentang alokasi DBH, DAU, dan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah (Setiap tahun dikeluarkan oleh Kemenkeu)
Peraturan Bupati
Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Kutai Kartanegara)
Peraturan Bupati
Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Konawe Utara)
Peraturan Bupati
Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (setiap tahun) dikeluarkan oleh Bupati masing-masing Kabupaten (Nagan Raya)