Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah saat ini tengah mencermati potensi meningkatnya kuota dari bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3kg bersubsidi . Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata mengakui memang adanya potensi pembengkakan kuota ketiga barang bersubsidi.

“Memang kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi untuk itu,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus, Jumat (11/8/2023).

Untuk itu, saat ini pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) agar bisa mengendalikan volume pendistribusian BBM, LPG 3 kg dan listrik bersubsidi.

“Kami terus bekerja sama dengan badan usaha Pertamina, PLN khususnya untuk bisa tetap mengendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi ini untuk dikonsumsi,” jelas dia.

Meski begitu, dari sisi anggaran, Isa meyakini tidak akan menyebabkan pembengkakan karena harga BBM dan bahan baku penghasil listrik tahun ini tengah mengalami penurunan. Namun, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memantau konsumsi BBM hingga listrik bersubsidi.

“Dampaknya pada APBN sejauh ini masih kami perkirakan akan netral. Karena harga-harga BBM dan bahan baku untuk menghasilkan listrik itu memang tahun ini lebih rendah daripada yang diperkirakan pada waktu penyusunan APBN,” jelas dia.

“Tapi ini akan terus kami cermati dan terutama kami ingin mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi listrik yang bersubsidi juga itu bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan,” terang dia.

Sebelumnya, BPH Migas teng berupaya meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Adapun kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pada 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, salah satu tugas BPH Migas adalah memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.

“Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Iwan dikutip dari laman BPH Migas, Rabu (2/8/2023).

Sumber: Detik Finance