TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah RI agar menambah porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Vale Indonesia hingga 51 persen. Penambahan saham menjadi syarat perpanjangan izin usaha penambangan PT Vale Indonesia di Tanah Air.
Menurut Mulyanto, penambahan saham yang akan dilepas PT Vale Indonesia kepada MIND ID dari 11 persen menjadi 14 persen, dinilai belum cukup memenuhi amanat konstitusi, yang dipertegas lagi dalam UU tentang Pertambangan Minerba.
“Kalau penambahan saham hanya 14 persen maka saham nasional ini baru menjadi 44 persen. Masih kurang 7 persen lagi untuk menjadi 51 persen,” ungkap Mulyanto dalam keterangan yang diperoleh, Senin (10/7/2023).
“Karena saham MIND ID eksisting baru sebesar 20 persen dan saham publik nasional sebanyak 10 persen,” sambungnya. Jadi, lanjut Mulyanto, penambahan saham 14 persen ini belum cukup membuat saham nasional mayoritas.
Menurutnya dominasi saham nasional itu penting agar arah usaha PT Vale Indonesia tetap sesuai dengan program hilirisasi mineral yang sedang digencarkan Pemerintah.
Menurut Mulyanto, Komisi VII DPR RI sendiri sepakat dengan Menteri ESDM untuk mendukung agar MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia.
“Tujuannya agar arah bisnis Vale ke depan on the track bagi kepentingan nasional, baik terkait penerimaan negara maupun dengan program hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, PT Vale Indonesia akan melepas sekitar 14 persen sahamnya kepada Pemerintah.
Hingga saat ini porsi saham Pemerintah di PT Vale Indonesia Tbk hanya sebesar 20 persen, yakni melalui Holding Badan Usaha Milik Negara sektor tambang yakni MIND ID (Mining Industry Indonesia)
Dengan demikian, nantinya Pemerintah memiliki jumlah saham sekitar 34 persen. “Untuk persentase yang terakhir 11+3, jadi dengan 14 itu maka komposisinya MIND ID akan lebih besar,” ungkap Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/7/2023).
Untuk harga pelepasan saham, Arifin masih enggan membeberkan secara detail.
Kemudian, terkait siapa nanti yang menjadi pengendali perusahaan, Menteri ESDM juga menyebut bahwa Pemerintah dan pemegang saham lainnya yakni Vale Canada Limited, MIND ID, hingga Sumitomo Metal Mining masih melakukan negosiasi.
“Share (kepemilikan saham) itu kan menunjukan jumlah bagian yang memang menjadi porsinya. Tapi kalau joint itu kan kesatuan dari satu manajemen untuk mencari yang terbaik dari perusahaan korporasi,” pungkasnya.
Sumber: Tribun Bisnis