KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menanggapi wacana penggantian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK). Menurutnya, wacana tersebut sudah final lantaran sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)..
“Ya, (SKK Migas dibubarkan), karena secara aturan menurut MK (SKK Migas) kan enggak pas,” tuturnya saat ditemui wartawan di sela 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG), Rabu (20/9), di Nusa Dua, Bali.
Rencana pembubaran SKK Migas dan pembentukan BUK berjalan beriringan dengan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) yang tengah berjalan. Ayat 2 Pasal 5 Draf Revisi UU Migas menyebutkan bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi memberikan kuasa usaha pertambangan kepada BUK Migas.
Pembentukan BUK Migas sendiri merupakan amanat MK. Ini menyusul keputusan MK untuk membatalkan 18 ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas BP Migas yang dituangkan dalam Putusan MK No. 36/PUU.X/2012. Dalam pandangan MK, BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibubarkan.
SKK Migas sendiri merupakan badan sementara yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum pasca pembubaran BP Migas.
Arifin mengaku belum bisa membeberkan secara terperinci seperti apa persisnya masukan Kementerian ESDM untuk pembentukan BUK. Sebab, Kementerian ESDM belum mendiskusikan wacana tersebut secara internal. Namun, ia berharap revisi UU Migas bisa segera rampung.
“(Revisi UU Migas) Nanti kan susun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dulu dengan para ahli dan masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini rampung,” ujarnya.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menegaskan bahwa SKK Migas bukan dibubarkan, melainkan akan ditransformasikan menjadi BUK.
“Karena membuat badan usah kan tidak gampang SDM-nya juga cari berkualitas tidak gampang. kita sekarang punya SKK Migas oleh karena itu perangkat yang dimiliki SKK Migas bisa dimanfaatkan , aset SKK Migas kan sumber daya yang berkelanjutan,” tutur Dwi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan bahwa BUK Migas itu melaksanakan fungsi kebijakan sekaligus pengusahaan.
“Seperti Pertamina jaman dulu atau seperti Petronas sekarang,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis belum lama ini.
Mullyanto berharap, dengan adanya keberadaan BUK Migas, i beserta insentif dan dukungan Pemerintah yang dirumuskan dalam RUU Migas, investasi di industri migas yang menuju sunset ini dapat terjaga. Dengan kondisi itu diharapkan Indonesia dapat mempertahankan bahkan meningkatkan lifting migas.
“Jadi lembaga yang akan dibentuk RUU Migas adalah BUK Migas dengan fungsi di atas. Konsekuensi logisnya secara kelembagaan, dengan kelak terbentuknya BUK Migas, maka SKK Migas, sebagai lembaga sementara, otomatis bubar,” pungkas Mulyanto.
Sumber: KONTAN
