Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal memberi konsesi nikel ke Elon Musk agar Tesla Inc mau berinvestasi di Indonesia. Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel untuk baterai kendaraan listrik.
“Saya bilang ke dia kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel,” kata Jokowi kepada Elon Musk, merujuk pada tawaran konsesi pertambangan Indonesia yang dikutip Reuters, Kamis (2/1).
Adapun insentif lainnya termasuk keringanan pajak dan skema subsidi pembelian electronic vehicle (EV) untuk membangun pasar Tesla di Indonesia.
Merespons hal itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Idris Sihite, mengatakan belum mengetahui keputusan Presiden terkait tawaran tersebut.
Namun, tawaran itu diakuinya merupakan keputusan yang bagus untuk membangun ekosistem tambang ke hilirisasi yang lebih konkret.
“Belum sampai ke sana sih informasi ke kita. Tapi kalau kita dapat arahan presiden sih kita siap support. Soal teknisnya tentu kembali ke regulasi yang ada. Apakah mereka membangun engagement dengan antam, ataukah mereka bikin superdry company itu silakan saja,” kata Sihite saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (2/2).
Dirinya mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan konsesi untuk menambang nikel ini menunjukkan bahwa iklim keterpaduan antara hulu dan hilir sudah berjalan. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan yang global yang telah membangun ekosistem tambang di Indonesia.
“Bahkan yang sudah berjalan di beberapa blok atau beberapa wilayah sudah jalan juga kan? Seperti yang yang di weda bay, antara Vale yang bekerja sama dengan Ford, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan iklim keterpaduan antara hulu dengan hilir sudah berjalan,” ungkap Sihite.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif tak mau merespons saat ditanya soal konsesi yang ditawarkan Jokowi kepada Elon Musk.
Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, Jokowi telah menebar banyak intensif. Saat ini, pemerintah tengah merancang subsidi kendaraan listrik agar menarik minat masyarakat memiliki kendaraan ini.
Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan menanggung pajak mobil listrik. Nilainya 1 persen.
“Nanti yang mobil insentifnya (pajak) dari 11 persen, kita bikin 1 persen,” kata Luhut kepada awak media di acara Mandiri Investment Forum 2023, Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2).
Sementara untuk motor listrik, pemerintah akan memberikan subsidi Rp 7 juta. Luhut janji aturannya akan terbit pekan depan.
“Kita sudah finalisasi mengenai EV. (PMK) keluar minggu depan,” imbuhnya.
