Merdeka.com – Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid setuju dengan keyakinan Presiden Jokowi mengenai kemampuan sumber daya manusia Indonesia mengelola kekayaan alam seperti minyak dan gas (migas). Hal tersebut dibuktikan dengan pengambilalihan proyek-proyek tambang raksasa. Mulai dari Freeport hingga Blok Migas Rokan.
Dia menilai cita-cita Jokowi agar SDM Indonesia bisa mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia terbuka dan tak sekadar slogan.
“Saya rasa apa yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa migas harus dikuasai oleh dalam negeri itu ya itu bukan hanya sekedar slogan tetapi itu sebuah kenyataan,” kata Abdul Wahid dalam keterangannya, Rabu (11/1).
Dia mengatakan indikator pendukung SDM lokal bisa mengelola kekayaan Migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan tersebut. Kemudian, adanya program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak muda potensial.
“Indikatornya apa? umpamanya diperkuat Universitas Pertamina, dan universitas universitas lain. Sudah ada itu beasiswa terhadap anak-anak yang ingin mengambil jurusan yang berkaitan dengan pertambangan dan energi,” ucapnya.
Selain itu, kata Abdul, mahasiswa yang diberikan beasiswa harus melakukan MoU agar komitmen mengabdi kepada negara usai lulus dari universitas. Hal ini harus dilakukan agar SDM-SDM potensial milik bangsa tidak bekerja untuk negara lain.
“Harus ada semacam MoU atau semacam komitmen atau seperti kontrak setelah biaya full, harus bekerja di dalam negeri kalau enggak nanti mereka setelah dikasih beasiswa tetapi kerjanya di luar karena lapangan pekerjaan dalam negeri enggak menyediakan,” ungkapnya.
Abdul Wahid meyakini infrastruktur pendukung untuk memuluskan keinginan Jokowi ini bisa dilakukan dalam waktu cepat. Terlebih jika SDM Indonesia sudah siap bekerja untuk mengelola kekayaan Migas sendiri.
“Infrastruktur itu kan bisa dibuat dengan sekejap mata sebenarnya kalau SDM-nya cukup. Modalnya cukup mudah sebenarnya, nggak ribet-ribet amat, enggak pusing-pusing kita sebenarnya,” akuinya.
“Kalau soal infrastruktur itu ada dua faktor saja, yang pertama modal teknologi dan yang kedua sumber daya manusia itu saja, enggak lebih dari itu. Jadi kalau keyakinan saya keyakinan itu harus ditunjang dengan yang namanya program strategis. Ada komitmen perbaiki lembaga pendidikan yang menunjang ke arah sana dan perkuat teknologi dan permodalan. Kalau teknologi ada, SDM ada kan lengkap,” jelasnya.
Politikus PKB ini menambahkan, keyakinan Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan Migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan sekarang. Sebab, program hilirisasi ini dilakukan karena Jokowi yakin Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar.
“Kalau kita mau jujur, Pak Jokowi itu kan punya program namanya hilirisasi. Hilirisasi itu bisa terlaksana kalau memang ditunjang dengan yang namanya SDM. Kalau untuk hilarisasi dalam negeri ya modal dan teknologi gitu loh. Kalau kita modalnya belum kuat, teknologinya belum memadai maka kan tentu solusinya adalah kerjasama. Jadi tidak boleh seutuhnya asing, nggak boleh harus ada keterlibatan dalam kita gitu. Harus mempersiapkan ahli teknologi,” jelasnya.
“Itu yang menjadi titik fokusnya. Artinya kalau kita pengen yang namanya alih teknologi, menurut saya diperkuat sumber daya manusia dan modal,” tutupnya.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai atau Blok Rokan menjadi bukti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu mengelola potensi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela meninjau proses produksi migas di kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Kota Dumai, Riau, Kamis.
“Sejak awal kenapa Rokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM-SDM kita ini mampu dan itu yang saya tunggu tadi. Saya menanyakan Dirut Pertamina produksinya naik atau turun, ya naik,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta (6/1).
Presiden mengapresiasi produksi minyak di Blok Rokan yang mulai mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengelolaan diambil alih Pertamina. Meski demikian Kepala Negara mendorong agar terus terjadi peningkatan dengan target mencapai 400 ribu barel per hari.
“Target tadi yang saya sampaikan 400 ribu barel per hari dari 156, 158 ribu (barel per hari) menuju ke 400 (ribu barel per hari). Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi tadi sudah saya sampaikan, ini target,” ujar Presiden Jokowi. [ray]
