Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa total investasi pada hilirisasi komoditas pertambangan pada 2022 mencapai Rp 171,2 triliun, atau 14% dari total investasi keseluruhan sebesar Rp 1.200 triliun.
Investasi hilirisasi ini tak terlepas dari dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkali-kali menegaskan bahwa Indonesia harus melakukan hilirisasi tambang di dalam negeri agar nilai tambah semakin meningkat dan pada akhirnya bisa dijadikan lompatan untuk menjadi negara maju.
“Data hilirisasi 2022 yang kita luncurkan, total investasi di sektor hilirisasi 2022 adalah Rp 171,2 triliun yang terekam, dan dari total Rp 1.200 triliun, hilirisasi di industri lebih tinggi, Rp 171,2 triliun totalnya atau 14% dari total realisasi investasi, jadi angkanya cukup tinggi,” papar Bahlil dalam Konferensi Pers, Kamis (16/2/2023).
Seperti diketahui, total investasi yang berhasil diraih oleh Indonesia pada 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun. Angka tersebut melebihi target investasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun.
Dari total investasi yang ada di Indonesia, Menteri Bahlil mencatat bahwa 50,4% berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan 49,6% berasal dari Penanaman Modal Negara (PMDN).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tetap akan melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mineral mentah, mulai dari bauksit, tembaga, hingga timah pada tahun ini, meski harus digugat oleh dunia internasional.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri. Seperti halnya komoditas nikel, yang mana pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 lalu dan akhirnya mendatangkan keuntungan berlipat-lipat bagi negeri ini karena nikel yang dijual sudah dalam produk hasil pengolahan dan pemurnian dengan kadar logam yang tinggi.
Jokowi menjabarkan, saat RI masih mengekspor bijih nikel, nilai yang diperoleh negara ini hanya sekitar US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun pada 2022, ketika yang dijual sudah dalam bentuk produk olahan dan logam, maka nilai ekspor nikel meningkat menjadi sekitar US$ 30-33 miliar atau sekitar Rp 450 triliun.
Tapi, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak hanya puas dengan hasil hilirisasi nikel, melainkan harus berlanjut ke komoditas lainnya.
“Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel,” ungkapnya saat Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
Bahkan, meski pada Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel, Presiden menegaskan RI tak akan mundur.
“Sehingga saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita,” paparnya.
Jokowi menyebut, bila hilirisasi komoditas tambang dan minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air berjalan, maka diproyeksikan bisa menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 699 miliar dan membuka lapangan kerja sebesar 8,8 juta.
“Ini sebuah dampak yang besar. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Nikel sudah stop, bauksit stop, nanti sebentar mau saya umumkan tembaga stop tahun ini,” ucapnya.
