KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi () mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang subsidi.

Hal itu disampaikan Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dalam kegiatan sinergi BPH Migas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RI) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (27/5/2023).

Eman mengatakan, upaya tersebut dilakukan karena BPH Migas tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan, salah satunya adalah masyarakat.

“Kami (BPH Migas) tidak punya perwakilan di daerah. Untuk itu, kerja sama dengan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Eman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/5/2023).

Adapun bentuk pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat adalah melaporkan saat menemukan atau mencurigai adanya penyalahgunaan di stasiun pengisian bahan bakar umum () atau di sekitar lingkungan tempat tinggal.

“Silahkan foto dan laporkan ke BPH Migas. Kami akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat,” kata Eman.

Terkait penyalahgunaan BBM Subsidi, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan bahwa pihaknya banyak menemukan kasus tersebut. Padahal, bahan bakar ini diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

“Laporan penyalahgunaan BBM yang masuk sudah ditindaklanjuti oleh BPH Migas dan pihak berwenang, yaitu kepolisian dan pihak terkait lain,” terang Abdul.

BPH Migas diminta untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.(Dok. BPH Migas)

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar BPH Migas terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPH Migas serta program subsidi BBM yang ada.

“Masyarakat perlu diajak bersama-sama mengawal pelaksanaan pendistribusian BBM, terutama . Masyarakat harus tahu bahwa subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus tepat sasaran,” ucap Yulian.

Sebagai informasi, kegiatan sinergi BPH Migas dengan DPR RI memiliki agenda utama menyebarluaskan informasi kebijakan hilir migas.

Dalam kegiatan tersebut hadir Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Zibali Hisbul Masih, Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Awan Raharjo, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Palembang Pratama Rayan Suari.

Sumber: Kompas.com