KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi () dan Kepolisian Republik Indonesia () berhasil mengungkap bahan bakar minyak () bersubsidi sepanjang 2022. Jumlah yang berhasil diamankan adalah sebanyak 1.422.263 liter.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama 2022 yang berhasil diungkap merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dengan Polri.
Hal itu dikarenakan, banyak kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian dan pengawasan dalam BBM bersubsidi yang belum optimal, disparitas harga solar industri, dan solar yang cukup besar.
“Permintaan pasar (demand) untuk solar yang dipergunakan bagi pelabuhan, perikanan, industri, dan pertambangan memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri,” ungkap Erika dalam konferensi pers Penegakan Hukum Atas Tahun 2022 Kerja Sama antara BPH Migas dengan Polri, di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
“Hal itu membuat perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan penyalahgunaan BBM atau adanya penerapan sanksi administrasi,” tambah Erika dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Lanjut Erika, BPH Migas dan Polri juga melakukan sosialisasi nota kesepahaman dan PKS dengan Polti di berbagai kota, mulai dari Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga Jawa Tengah (Jateng).
Lalu, kedua belah pihak menggelar kegiatan penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, antara lain di Sumsel sebanyak 114,8 ton, Jabar sebanyak 22 ton, Jambi sebanyak 700 liter, dan Jateng sebanyak 40 ton.
“Kemudian ada konsultasi dan pemberian keterangan ahli tahun 2022 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebanyak 786 kasus dan penyuluhan hukum bersama Polri kepada masyarakat konsumen pengguna,” jelas Erika.
Selain itu, kata Erika, pemerintah akan memberikan kepada para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Adapun sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 60.000.000.000 atau enam puluh miliar rupiah,” kata Erika.
Selain itu, ia mengatakan, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto menegaskan, masyarakat bisa berperan penting memberikan informasi terkait penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
“Sekarang ini manusia tidak dapat lepas dari yang namanya media sosial (medsos), karena medsos memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Saya rasa kekuatan yang luar biasa itulah yang membantu kami mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, apabila menemukan hal yang seperti itu (penyimpangan BBM), langsung lapor di medsos saja, sebisa mungkin akan kami tindaklanjuti,” ujar Komjen Agus Andrianto.
Untuk diketahui, dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia selama 2022 telah ditemukan beberapa modus operandi, di antaranya:
- SPBU
Adapun beberapa penyalahgunaan yang biasa dilakukan di SPBU adalah dengan sistem helikopter, yaitu melakukan pembelian secara berulang kali atau dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi.
Kemudian ada penyalahgunaan dengan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (JBT) dari instansi terkait serta keterlibatan oknum operator SPBU
2. BU-PIUNU, agen, dan penyalur BBM
Penyalahgunaan BBM bersubsidi juga kerap terjadi akibat dari pemalsuan purchase order dan delivery order yang dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU), agen, dan penyalur BBM.
Kemudian, pemalsuan volume BBM di jalan (losses), blending dengan minyak olahan atau melakukan oplosan dengan BBM subsidi, serta spesifikasi kendaraan pengangkut BBM tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
