Jakarta, IDN Times – Sekretariat Tim Kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) sudah mulai beroperasi sejak Jumat (17/2/2023). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian pendanaan transisi energi (JETP) yang telah disepakati oleh pimpinan negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali November 2022 lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan, dalam 6 bulan ke depan, Sekretariat JETP harus sudah mencapai output berupa penyelesaian peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).
“Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM, tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas,” ujar Menteri Arifin, di sela pertemuan bersama delegasi IPG JETP, dikutip Sabtu (18/2/2023).
1. Koordinasikan proyek JETP dan pembiayaan
Ia mengatakan, Sekretariat JETP merupakan lapisan koordinasi tim gugus tugas dan pelaksanaan teknis yang diharapkan dapat menghasilkan dampak bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP.
Disamping itu, fungsi sekretariat JETP juga mengoordinasikan arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya. Termasuk proyek-proyek JETP beserta pembiayaannya.
“Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan,” ujar Arifin.
2. Sekretariat JETP kerjakan berbagai program
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan, Sekretariat JETP sudah mulai mengerjakan tugas dan programnya.
Program-program tersebut yakni pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batu bara, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.
Secara rinci, dijelaskan beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan utama JETP, yakni pengembangan energi bersih, khususnya untuk energi terbarukan.
“Kemudian percepatan pensiun PLTU batu bara dan program-program untuk membantu peningkatan efisiensi energi. Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia. Jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini,” ujar Dadan.
3. Target turunkan emisi gas rumah kaca
Sementara itu, Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte, mengatakan, Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP. Termasuk rencana investasi dan kebijakan komprehensif yang merefleksikan target penurunan emisi gas rumah kaca dan mendukung masyarakat terdampak.
“Itulah alasan kita mengatakan Just Energy Transition, yakni transisi energi yang berkeadilan, yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujar Alexia.
Direktur PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menekankan, Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk melakukan transisi energi agar generasi selanjutnya memiliki masa depan yang lebih baik.
“Hari ini adalah momen bersejarah. Dengan peresmian ini, kita harus memastikan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita dan kita melakukannya dengan cara mengurangi emisi CO2. Pemerintah Indonesia dan PT PLN berkomitmen untuk hal tersebut dan kita perlu bekerja sama karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu menanggung beban ini sendiri,” ujar Darmawan.
4. Struktur tata kelola JETP
Adapun struktur tata kelola JETP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force, sekretariat JETP, dan pelaksanaan proyek.
PT SMI sebagai country platform, berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Kemudian, jenis proyek di bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, grid atau transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan just transition.
Lebih lanjut, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) selaku manager pendanaan akan bermitra dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya.
Penunjukan PT SMI selaku country platform manager telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022. Dengan demikian, koordinasi pemangku kepentingan terus dilakukan untuk mengusulkan transaksi pilot project early retirement di bawah payung JETP untuk membuktikan keberlangsungan mekanisme pasar.
“Koordinasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT PLN (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan – CIF-ACT, dan lainnya.”ucapnya.
